JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai mencanangkan penerapan Ujian Nasional (UN) online
bagi siswa. Namun, pelaksanaan ujian ini tidak serta-merta dilakukan
sekaligus karena masih memerlukan penyesuaian, terutama mengenai
kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah.
Plt Kepala Puspendik Kemendikbud Nizam mengatakan, sekolah-sekolah di daerah di Indonesia menyambut adanya UN online ini. Sekolah-sekolah itu cukup antusias karena banyak sekolah yang sudah lengkap sistem komputernya.
"Sudah banyak yang menulis pakai komputer daripada pakai tangan," ujarnya saat ditemui seusai sidang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Dia menuturkan, komputerisasi sudah menjangkau beberapa daerah di wilayah Indonesia timur. Beberapa sekolah, di Papua misalnya, sudah mulai menggunakan komputer.
Nizam mengatakan, pelaksanaan UN online akan dipersiapkan secara bertahap. Tahun ini, pelaksanaannya mulai diterapkan pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Belanda.
"Tahun ini kita coba untuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Kita kirim soal ke luar negeri karena di sana yang sudah siap dengan infrastrukturnya," imbuh Nizam.
Untuk menyambut ujian online ini, beberapa sekolah juga telah diujikan secara terbatas. Ujian secara online sudah mulai diterapkan bagi siswa, misalnya, dengan menggelar ulangan harian secara online.
"Beberapa sekolah sudah mulai melakukan itu meski bukan untuk UN, tapi untuk ujian kelas," katanya.
Selanjutnya, pada sekolah yang sudah siap tadi, menurut Nizam, Kemendikbud berencana akan melakukan uji coba UN online pada 2015 nanti.
"Prototipenya sudah siap, baik itu sistem maupun bentuk soalnya. UN online 2015 kita buat sebagai pilot project. Kalau nanti dari perkembangannya dilihat bisa lebih baik, kalau berhasil, kita coba 2016 secara bertahap. Kita lihat kondisi di lapangan," ujar Nizam.
Menurut dia, penerapan UN online merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang kian pesat saat ini. Hal demikian, lanjut Nizam, guna mencegah beberapa masalah yang kerap terjadi saat UN, yaitu pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal.
koransindo
JAKARTA– Ujian nasional (UN) akan dilaksanakan secara online mulai tahun depan. Nanti tidak ada lagi naskah kertas di atas meja karena siswa akan mengerjakan soal secara langsung di depan komputer.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, mulai2015akanditerapkan UN dengan computer based test. Pemerintah akan menunjuk salah satu sekolah di tingkat kecamatan sebagai pusat tempat ujian. ”UN akan online dan offline. Soalnya akan dibuat lebih canggih, tanpa perlu ada kertas-kertas yang dicetak,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan, saat ini Kemendikbud sedang membuat sistem trial and error. Kemendikbud akan mencoba beberapa tes untuk mengetahui kemungkinan kegagalan. Mengenai infrastrukturkomputer, diamengklaim tidak akan ada masalah karena setiap sekolah negeri sudah mempunyai komputer sendiri. Kemungkinan di satu provinsi akan ditunjuk 10–30 sekolah sebagai pusat tempat ujian. Belum dapat dipastikan apakah hasil UN dapat diketahui setelah selesai ujian.
Namun, tanggal tes akan dibuat berbeda per masing-masing sekolah. Masyarakat juga diminta jangan khawatir ada kebocoran karena variasi soal akan dibuat lebih banyak lagi oleh perguruan tinggi sehingga setiap siswa akan menerima soal yang berbeda- beda. ”Jika memang diperlukan kerja sama dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) maka akan kami lakukan.”
Musliar menyebutkan, sistem online ini akan menghemat anggaran negara untuk UN. Anggaran UN akan dihemat sebesar 50% dari anggaran UN tahun ini Rp580 miliar. Penghematan terjadi karena tidak ada pencetakan naskah soal dan lembar jawaban, dan juga pengawasan distribusi soal dan lembar jawaban. Pemerintah juga berkeyakinan sistem onlineakan menjadikan UN yang bermutu, bermartabat, dan bermanfaat. Anggota Komisi X DPR Rohmani tidak setuju dengan sistem online ini.
Pasalnya, tes uji kompetensi guru (UKG) yang hanya diikuti 600.000 guru saja semrawut. Akibat koneksi internet buruk, banyak guru yang tidak lulus uji kompetensi tersebut. Selain itu, jaringan data pokok pendidikan (dapodik) saja masih banyak yang meributkan karena tunjangan guru banyak yang telat. Lalu, jika nanti UN akan online, siapa yang dapat menjamin tidak ada masalah yang dapat merugikan siswa.
Ketua Bidang Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mohammad Abduhzen meminta pemerintah tidak perlu mengganti sistem UN dengan online. Semestinya yang diperbaiki oleh pemerintah adalah model evaluasi sistem belajar siswa yang lebih rasional daripada UN.
Pemerintah juga diminta mencari sistem ujian yang mudah dipertanggungjawabkan karena UN menjadikan siswa nekat menyontek dan guru nekat memberikan bocoran jawaban.
BERITAEDUKASI, JAKARTA – Hingga akhir tahun 2013 ini, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, menargetkan pemasangan Internet Wifi pada 100.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Kepada “PRLM” seusai acara Awaluddin menjelaskan, akhir tahun 2013 ini seluruh sekolah di Jabar yang berjumlah 10.000 juga akan dipasang Wifi dan internet. “Di Kota Bandung, seluruh sekolah yang berjumlah 1.500 akan selesai dipasang akhir April 2013. Biaya yang dikeluarkan Telkom untuk membangun jaringan Wifi dan Internet pada 1.500 sekolah yang ada di Bandung mencapai Rp 20 miliar,” kata Awaluddin.
Biaya yang disiapkan Telkom untuk mensukseskan program tersebut cukup besar. “Ya, kalai 1.500 sekolah saja menghabiskan biaya rp 20 miliar, maka untuk seluruh Jabar akan menghabiskan sekitar Rp 120 miliar. Ya, kalau seluruh Indonesia sangat besar,” ungkapnya. (BE-50)
nah lo??? gimana nih pendapat kalian?? efektif gak? atau gimana?? hehehe
Plt Kepala Puspendik Kemendikbud Nizam mengatakan, sekolah-sekolah di daerah di Indonesia menyambut adanya UN online ini. Sekolah-sekolah itu cukup antusias karena banyak sekolah yang sudah lengkap sistem komputernya.
"Sudah banyak yang menulis pakai komputer daripada pakai tangan," ujarnya saat ditemui seusai sidang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Dia menuturkan, komputerisasi sudah menjangkau beberapa daerah di wilayah Indonesia timur. Beberapa sekolah, di Papua misalnya, sudah mulai menggunakan komputer.
Nizam mengatakan, pelaksanaan UN online akan dipersiapkan secara bertahap. Tahun ini, pelaksanaannya mulai diterapkan pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Belanda.
"Tahun ini kita coba untuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Kita kirim soal ke luar negeri karena di sana yang sudah siap dengan infrastrukturnya," imbuh Nizam.
Untuk menyambut ujian online ini, beberapa sekolah juga telah diujikan secara terbatas. Ujian secara online sudah mulai diterapkan bagi siswa, misalnya, dengan menggelar ulangan harian secara online.
"Beberapa sekolah sudah mulai melakukan itu meski bukan untuk UN, tapi untuk ujian kelas," katanya.
Selanjutnya, pada sekolah yang sudah siap tadi, menurut Nizam, Kemendikbud berencana akan melakukan uji coba UN online pada 2015 nanti.
"Prototipenya sudah siap, baik itu sistem maupun bentuk soalnya. UN online 2015 kita buat sebagai pilot project. Kalau nanti dari perkembangannya dilihat bisa lebih baik, kalau berhasil, kita coba 2016 secara bertahap. Kita lihat kondisi di lapangan," ujar Nizam.
Menurut dia, penerapan UN online merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang kian pesat saat ini. Hal demikian, lanjut Nizam, guna mencegah beberapa masalah yang kerap terjadi saat UN, yaitu pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal.
koransindo
JAKARTA– Ujian nasional (UN) akan dilaksanakan secara online mulai tahun depan. Nanti tidak ada lagi naskah kertas di atas meja karena siswa akan mengerjakan soal secara langsung di depan komputer.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, mulai2015akanditerapkan UN dengan computer based test. Pemerintah akan menunjuk salah satu sekolah di tingkat kecamatan sebagai pusat tempat ujian. ”UN akan online dan offline. Soalnya akan dibuat lebih canggih, tanpa perlu ada kertas-kertas yang dicetak,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan, saat ini Kemendikbud sedang membuat sistem trial and error. Kemendikbud akan mencoba beberapa tes untuk mengetahui kemungkinan kegagalan. Mengenai infrastrukturkomputer, diamengklaim tidak akan ada masalah karena setiap sekolah negeri sudah mempunyai komputer sendiri. Kemungkinan di satu provinsi akan ditunjuk 10–30 sekolah sebagai pusat tempat ujian. Belum dapat dipastikan apakah hasil UN dapat diketahui setelah selesai ujian.
Namun, tanggal tes akan dibuat berbeda per masing-masing sekolah. Masyarakat juga diminta jangan khawatir ada kebocoran karena variasi soal akan dibuat lebih banyak lagi oleh perguruan tinggi sehingga setiap siswa akan menerima soal yang berbeda- beda. ”Jika memang diperlukan kerja sama dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) maka akan kami lakukan.”
Musliar menyebutkan, sistem online ini akan menghemat anggaran negara untuk UN. Anggaran UN akan dihemat sebesar 50% dari anggaran UN tahun ini Rp580 miliar. Penghematan terjadi karena tidak ada pencetakan naskah soal dan lembar jawaban, dan juga pengawasan distribusi soal dan lembar jawaban. Pemerintah juga berkeyakinan sistem onlineakan menjadikan UN yang bermutu, bermartabat, dan bermanfaat. Anggota Komisi X DPR Rohmani tidak setuju dengan sistem online ini.
Pasalnya, tes uji kompetensi guru (UKG) yang hanya diikuti 600.000 guru saja semrawut. Akibat koneksi internet buruk, banyak guru yang tidak lulus uji kompetensi tersebut. Selain itu, jaringan data pokok pendidikan (dapodik) saja masih banyak yang meributkan karena tunjangan guru banyak yang telat. Lalu, jika nanti UN akan online, siapa yang dapat menjamin tidak ada masalah yang dapat merugikan siswa.
Ketua Bidang Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mohammad Abduhzen meminta pemerintah tidak perlu mengganti sistem UN dengan online. Semestinya yang diperbaiki oleh pemerintah adalah model evaluasi sistem belajar siswa yang lebih rasional daripada UN.
Pemerintah juga diminta mencari sistem ujian yang mudah dipertanggungjawabkan karena UN menjadikan siswa nekat menyontek dan guru nekat memberikan bocoran jawaban.
BERITAEDUKASI, JAKARTA – Hingga akhir tahun 2013 ini, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, menargetkan pemasangan Internet Wifi pada 100.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Dengan
target yang dikemas dalam program “Indischool” tersebut, diharapkan
pada 2015 seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang berjumlah 300.000
sudah memiliki fasilitas internet Wifi dari perusahaan pemerintah
tersebut.
“Semua
sekolah baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
maupun Kementerian Agama akan dipasang internet Wifi secara gratis.
Termasuk pesantren,” kata Direktur Enterprise & Wholesale Telkom,
Muhammad Awaluddin ketika menyerahkan penghargaan khusus kepada Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Insan Global, Jln. Tanjung Pura V, Cengkareng,
Jakarta Barat, Rabu (27/2).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Telkom kepada
seklah tersebut bertepatan dengan pendapaian sekolah ke-3000 untuk
program Indischool. Penghargaan diterima Kepala SMK Insan Global, Dawam
Anwar yang disaksikan antara lain Head of Area Jabodetabek (Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Jabar Group Telkomsel, Venusiana Papasi
dan sejumlah pejabat Telkom lainnya. Seain menyerahkan penghargaan, dua
pelajar dari sekolah tersebut menjadi Duta Indischool yang ditandai dengan penyematan selempang.Kepada “PRLM” seusai acara Awaluddin menjelaskan, akhir tahun 2013 ini seluruh sekolah di Jabar yang berjumlah 10.000 juga akan dipasang Wifi dan internet. “Di Kota Bandung, seluruh sekolah yang berjumlah 1.500 akan selesai dipasang akhir April 2013. Biaya yang dikeluarkan Telkom untuk membangun jaringan Wifi dan Internet pada 1.500 sekolah yang ada di Bandung mencapai Rp 20 miliar,” kata Awaluddin.
Biaya yang disiapkan Telkom untuk mensukseskan program tersebut cukup besar. “Ya, kalai 1.500 sekolah saja menghabiskan biaya rp 20 miliar, maka untuk seluruh Jabar akan menghabiskan sekitar Rp 120 miliar. Ya, kalau seluruh Indonesia sangat besar,” ungkapnya. (BE-50)
nah lo??? gimana nih pendapat kalian?? efektif gak? atau gimana?? hehehe
